Penundaan Larangan TikTok: 75 Hari untuk Menilai Kekhawatiran Keamanan

Presiden AS Donald Trump telah menunda sementara penegakan Undang-Undang Perlindungan Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan oleh Musuh Asing, yang ditujukan untuk TikTok dan aplikasi lainnya yang terkait dengan perusahaan induknya yang berbasis di China, ByteDance.

Undang-undang tersebut, berlaku efektif 19 Januari 2025, melarang toko aplikasi dan layanan hosting mendukung platform seperti itu, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional. Dalam sebuah Perintah Eksekutif yang dikeluarkan hari ini, Presiden menunda penegakan hukum selama 75 hari. Penundaan ini memungkinkan administrasinya untuk meninjau risiko yang ditimbulkan oleh TikTok.

Ini juga memberikan waktu untuk menilai kecukupan dari langkah-langkah keamanan TikTok. Administrasi bertujuan untuk menemukan solusi yang melindungi keamanan nasional. Sementara itu, ia berusaha untuk mempertahankan akses untuk 170 juta pengguna Amerika.

Presiden mengkritik waktu berlakunya Undang-Undang tersebut, yang mulai berlaku hanya satu hari sebelum masa jabatannya dimulai, yang mempersulit respons langsung.

Selama masa jabatannya yang pertama pada tahun 2020, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang TikTok. Sekarang, ia mencoba untuk mengabaikan undang-undang bipartisan yang mulai berlaku pada 19 Januari, seperti yang dicatat oleh The Verge.

Legalitas upaya Trump untuk menunda larangan tersebut masih belum jelas. Undang-undang tersebut memberikan perpanjangan waktu 90 hari jika ByteDance mengumumkan penjualan ke perusahaan berbasis di AS sebelum batas waktu.

Namun, The Verge mencatat bahwa belum ada pengumuman penjualan semacam itu, dan masih belum jelas apakah perpanjangan mungkin setelah batas waktu 19 Januari. Trump tidak mengandalkan klausul perpanjangan, melainkan mencoba untuk meniadakan hukum secara langsung.

Menurut Reuters, data Google Trends menunjukkan peningkatan pencarian untuk “VPN” setelah TikTok tidak dapat diakses oleh pengguna Amerika. Kekhawatiran juga meningkat di Instagram tentang keterlambatan pesanan TikTok Shop. Perusahaan pemasaran, yang terkejut, berusaha merumuskan rencana darurat setelah berasumsi ketersediaan aplikasi akan berlanjut.

CEO TikTok, Shou Zi Chew dikabarkan berencana untuk menghadiri pelantikan presiden dan rapat umum Trump pada hari Minggu, menandakan pentingnya platform ini dalam bidang politik dan bisnis yang sedang berlangsung, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Minat terhadap operasi TikTok di AS telah meningkat, dengan peminat seperti mantan pemilik Dodgers, Frank McCourt dan Beijing yang diduga sedang mengeksplorasi penjualan potensial. Namun, perusahaan telah menyangkal laporan negosiasi dengan Elon Musk, menurut Reuters.

Secara terpisah, The Verge melaporkan bahwa Trump mengumumkan pemerintah AS bisa memiliki saham 50% di TikTok melalui “joint venture” yang samar dengan perusahaan swasta. Detail tentang bagaimana penataan semacam itu akan bekerja masih belum jelas.

Sementara itu, startup mesin pencari AS, Perplexity AI, telah mengajukan penawaran kepada ByteDance untuk bergabung dengan TikTok AS, dengan tujuan membentuk entitas baru dengan mitra tambahan. ByteDance, perusahaan induk TikTok, sebagian besar dimiliki oleh investor institusional, dengan pendiri dan karyawan masing-masing memiliki 20%, Reuters mencatat.

Implikasi hukum dari penundaan penegakan Undang-Undang masih belum pasti seiring perkembangan situasi.