
Photo by Christian Wiediger on Unsplash
Rusia Mendenda Google Atas Konten YouTube Tentang Penyerahan Militer
Rusia telah mendenda Alphabet, perusahaan induk YouTube, karena menampilkan video di platformnya dengan instruksi bagi tentara Rusia tentang cara menyerah. Pengadilan Rusia meminta 3,8 juta rubel—sekitar $41,530—sebagai denda.
Terburu-Buru? Berikut Fakta-Fakta Singkatnya!
- Pemerintah Rusia menuduh YouTube membagikan video dengan petunjuk bagi militer Rusia untuk menyerah.
- Sebuah pengadilan Rusia menjatuhkan denda pada Alphabet sebesar 3,8 juta rubel—sekitar $41,530—sebagai hukuman.
- Rusia sebelumnya telah menuduh platform digital membagikan “palsu” atau konten ilegal dan telah mengeluarkan banyak denda.
Agen berita TASS Rusia melaporkan pada hari Senin ini bahwa otoritas Rusia mengklaim bahwa materi yang dibagikan di YouTube memberikan petunjuk kepada anggota militer Rusia tentang proses menyerah selama konflik berlangsung di Ukraina.
Menurut Reuters, banyak yang percaya bahwa Rusia sengaja mengganggu video YouTube dengan memperlambat kecepatan untuk mencegah pengguna menonton konten tertentu. Namun, pemerintah Rusia telah menyangkal keterlibatan apa pun.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah melarang dan memblokir beberapa platform untuk mencegah warganya mengakses konten tertentu. Beberapa bulan yang lalu, WhatsApp dan Telegram mengalami gangguan dan otoritas Rusia mengatakan ini disebabkan oleh serangan siber. Namun, beberapa ahli mengklaim ini hanyalah strategi untuk memperketat sensor internet.
Rusia juga telah sebelumnya meminta platform media sosial untuk menghapus konten yang mereka anggap “palsu” atau ilegal dan telah mengeluarkan denda bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi.
Detail tentang video yang menyarankan atau menginstruksikan tentara untuk menyerah belum disediakan. Dan Google belum memberikan komentar tentang masalah ini atau berbagi pernyataan publik apa pun.
Pada bulan Desember, Rusia mengumumkan larangan baru terhadap penambangan kriptokurensi karena meningkatnya permintaan energi. Meskipun telah melegalkan penambangan kripto pada bulan Agustus, Kabinet Menteri memutuskan untuk menyetujui larangan ini di 10 wilayah negara tersebut mulai 1 Januari hingga 15 Maret 2031, mengingat kekurangan listrik di daerah-daerah tersebut.
Berikan komentar
Batal